Timika, APN – Masyarakat harus bersabar menunggu kepastian apakah Pemerintah Provinsi Papua melakukan lockdown atau PPKM dalam menghadapi situasi covid-19 di Indonesia yang belakangan ini melonjak.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Robby Kayame mengatakan terkait dengan kebijakan lockdown dan PPKM masih akan menunggu keputusan dari Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Setelah hasil diskusi yang dilakukan dirinya di beberapa Kabupaten dan Kota terkait penanganan dan kasus covid-19 dilaporkan.
“Pertimbangan keputusan apakah lockdown atau PPKM Mikro, ada pada Pak Gubernur dan Sekda,” katanya saat ditemui Wartawan di Jalan Yos Sudarso, Kamis (24/6/2021).
Lanjutnya, tujuan dirinya berkunjung ke Mimika dan beberapa daerah lain di Papua adalah untuk melihat dari dekat perkembangan penanganan covid-19 dan vaksinasi juga dalam rangka koordinasi program antisipasi kemungkinan masuknya virus delta di Papua.
“Dari berbagai gejala yang dilihat di Papua dan berdasarkan laporan dari Dinkes, dan Balai Litbang Kesehatan Papua, sampai hari ini varian baru jenis delta ini, belum ada di Papua, tetapi kita harus jaga ini,” tegasnya.
Tetapi, cepat atau lambat menurut Robby, virus delta akan masuk di Papua apalagi jika masyarakat masih tidak mematuhi protokol Kesehatan dan menolak vaksinasi, juga surat izin perjalanan yang tidak diatur dengan baik.
Maka dari itu alasan dirinya berkunjung ke berbagai daerah selain untuk koordinasi antispasi masuknya virus varian baru (virus covid jenis delta) juga ingin melihat langsung kesiapan rumah sakit, fasilitas kesehatan, untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti yang terjadi di pulau Jawa.
“Jadi kami diskusi soal jalan keluar apa yang dapat dilakukan, jika hal (lonjakan kasus dan virus delta masuk) tersebut terjadi,” imbuhnya.
Robby juga menyampaikan saat ini yang menjadi hal paling krusial adalah Tenaga Kesehatan. Menurutnya tenaga kesehatan (nakes) harus sudah seluruhnya divaksin baik yang ada di sektor Pemerintah maupun Swasta, sehingga saat terjadi peningkatan kasus, nakes dapat terlindungi dan bisa melayani masyarakat secara maksimal. (Aji-cr01)
