Timika, APN – Menanggapi pidato Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022, ketujuh faksi di DPRD Mimika menekankan realisasi program dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Hal itu diungkapkan melalui pandangan fraksi pada Sidang Paripurna DPRD Mimika, Senin (29/8/2022) malam.
Pandangan fraksi pertama dari Fraksi Golkar yang dibacakan Ketua Fraksi Golkar Mariunus Tandiseon. Mereka mengharapkan Pemkab Mimika melalui tiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa bekerja keras dalam pengalokasian anggaran secara tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan skala prioritas pembangunan Pemkab Mimika.
Fraksi Golkar meminta Pemkab Mimika melakukan penangan cepat daerah rawan banjir, kelangkaan obat malaria, pembagian deviden PT Freeport lewat Inalum yang belum dibayar, pengendalian kebocoran pendapatan, pemberian insentif pajak, pembangunan sesuai aspirasi masyarakat, pembangunan jembatan di sungai-sungai kecil, dan peningkatan SDM.
“Pemerintah daerah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Pemkab Mimika tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran,” ujarnya.
Fraksi Nasdem yang disampaikan Sekertaris Fraksi, Herman Gafur meminta Pemkab Mimika dapat memprioritaskan pencegahan banjir, jangan ada lagi kekosongan tenaga guru di pesisir dan pegunungan, kecilnya alokasi belanja untuk Dinkes, BPBD, Dinsos dan pemerintah distrik. Terlebih emerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan BLK di Dinas Tenaga kerja padahal setiap tahun pencari kerja terus meningkat.
“Fraksi Nasdem berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan tentang pengalokasian anggaran peningkatan BLUD pada RSUD kabupaten Mimika yang mengalami peningkatan sebesar Rp 27.016.293.992 dari sebelumnya hanya Rp 38.000.000.000 menjadi Rp 65.016.293.992. Sementara rakyat belum mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” tegas Herman Gafur.
Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Sekertaris Fraksi, Yulian Salossa meminta kepada pemerintah tidak mengadakan kegiatan baru pada APBD Perubahan 2022 dan fokus pada realisasi program yang telah dipaparkan pada APBD induk 2022 dan dapat terealisasi seratus persen hingga akhir tahun.
“Diketahui bahwa realisasi APBD 2022 kabupaten Mimika hingga bulan Juli 2022 baru sekitar 36 persen, sehingga tak perlu ada penambahan kegiatan baru pada APBD Perubahan 2022 kali ini,” tegas Yulian Salossa.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Ketua Fraksi Nurman S Karupukaro menilai, perbedaan asumsi kegiatan dengan kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya serta capain target kinerja program dan anggaran dalam APBD perubahan harus dijelaskan lebih spesifik.
“Program program kegiatan yang belum dikerjakan agar segera dimaksimalkan penyerapannya. Program pengembangan dari kampung ke kota harus segera dilaksanakan mengingat anggaran yang cukup sehingga diharapkan sesuai dengan target pencapaiannya,” pinta Nurman.
Fraksi PKB yang dibacakan Ketua Fraksi Miller Kogoya mengatakan, Pemkab Mimika harus menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk OPD sehingga penyusunan nota keuangan APBD Perubahan dapat digunakan untuk memastikan apakan alokasi anggaran selaras dengan pencapaian program pembangunan.
Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia, yang dibacakan Anggota Fraksi, Samuel Bunai mengatakan, penyerapan APBD induk tahun 2022 saat ini perlu dimaksimalkan hingga lebih 50% mengingat sisa waktu tinggal 4 bulan, pembentukan pansus hutang deviden Inalum, penyelesaian hutang Asian One, pengelolaan aset yang belum dikelola maksimal, banyaknya program tumpang tindih di OPD.
“OPD lebih memasimalkan penyerapan APBD induk 2022, perlunya pemerataan pembangunan di pesisir dan pegunungan, pemerataan alokasi APBD untuk OPD dan peningkatan jumlah aset daerah yang perlu dikelola dan diawasi dengan optimal,” ujarnya.
Fraksi Demokrat yang disampaikan Anggota Fraksi, Martinus Walilo berpandangan perlu adanya skala prioritas yang diakomodir oleh pemerintah daerah karena telah terjadi perubahan sumber penerimaan daerah.
Selain itu, Marthinus Walilo menegaskan, telah terjadi perubahan sumber penerimaan daerah serta atas situasi yang berkembang, maka pergeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja dalam pelaksanaan APBD. Pemkab Mimika juga perlu mempertimbangkan ekonomi dunia.
“Konsekwensi ata ketidak stabilan ekonomi dunia yang berimbas pada ekonomi nasional sampai ke daerah. Perbedaan perkiraan pada giat KUA yang ditetapkan, akan terjadi program kegiatan terkoreksi berkurang atas APBD yang tidak tercapai. Serta pelaksanaan perubahan APBD harus ditingkatkan secara proporsional dan rasional,” tegas Walilo.
