Timika, APN – Komisi C DPRD Mimika harus menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) kondisi dunia pendidikan di Mimika, Rabu (7/9/2022). Penundaan itu dilakukan lantaran Kepala Dinas Pendidikan Mimika Jenni O Usmani tidak bisa menghadiri RDP tersebut.
Saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Aloisius Paerong mengatakan, meskipun RDP ditunda namun Komisi C telah menyiapkan banyak catatan yang akan disampaikan pada Dinas Pendidikan.
“Tadi juga disampaikan wakil Dinas Pendidikan bahwa Kepala Dinas Pendidikan ke Jayapura untuk mengikuti evaluasi APBD Perubahan. Jawaban itu justru menjadi pertanyaan buat teman-teman dewan yang masuk di Badan Anggran (Banggar), kok mereka tidak dapat informasi. Padahal evaluasi APBD Perubahan itu seharusnya dilakukan TTPAD bersama Anggota Banggar,” kata Paerong.
Paerong menjelaskan, RDP dengan Dinas Pendidikan Mimika dianggap Komisi C penting karena Komisi C menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan pendidikan. Sehingga Komisi C memprioritaskan pengawasan ke Dinas Pendidikan.
“Kita komisi C telah menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan pendidikan ketika melakukan Kunjungan Kerja (kunker) di sekolah – sekolah, seperti ada sekolah swasta yang 100 persen gurunya adalah honorer tetapi sekolah tersebut ada asrama dengan murid 300 OAP. Kemudian ada sekolah di Kwamki Lama memiliki keterbatasan fasilitas termasuk ruang guru. Ada juga sekolah yang tidak ada proses belajar mengajar, tapi pengakuan Kepala sekolah ada murid sebanyak 142 orang, tapi kita minta absen pada hari itu, ternyata tidak ada,” ungkapnya.
Paerong menjelaskan, hal itu menjadi perhatian serius Komisi C karena Dinas Pendidikan mengelola program untuk mencerdaskan anak bangsa dengan anggaran cukup besar hampir Rp 1 Triliun.
“Artinya ada perhatian kita (Komisi C) terhadap bagaiamana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu bisa ditingkatkan dengan fasilitas belajar mengajar serta kualitas dan kuantitas dari guru-guru juga harus diperhatikan,” sambungnya.
