Timika, antarpapuanews.com – Anggota Komisi A DPRD Mimika, Iwan Anwar menilai perlunya komunikasi yang baik dan juga sosialisasi dari tim sensus yang turun kelapangan kepada masyarakat terkait sensus penduduk yang dilakukan setiap satu tahun itu sehingga tidak ada prasangka buruk terhadap kegiatan tersebut.
“Salah satu indikator untuk menentukan suatu target itu atas dasar sensus. Kalau tidak ada sensus, katakanlah sensus penduduk, bagaimana kita bisa berbicara tentang target atau data statistik berdasarkan sensus penduduk,” kata Iwan saat ditemui diruang kerjanya dikantor DPRD Mimika, Rabu (7/10).
Menurutnya, setelah terjadi penolakan dari warga, sebagai tim harus mengevaluasi kegiatan tersebut, dengan merubah pendekatan, membangun komunikasi yang baik dengan warga, sehingga masyarakat bisa mengerti tujuan dari sensus itu.
“Kita harus memahami apakah di lapangan terjadi penolakan itu perlu pelajari apa sebab penolakan itu, ini tugas dari kemampuan orang dipalangan mensosialisasikan maksud dan tujuan dilakukan sensus itu supaya masyarakat paham,” terangnya.
Menurut Iwan, penolakan saat sensus lantaran masyarakat tidak percaya atau merasa kecewa karena selama ini mungkin saja ada pendataan dari tingkat kampung dan kelurahan atau distrik terkait bantuan-bantuan, namun tidak kunjung ada realisasi.
“Karena boleh jadi ini sebuah kekecewaan dari tiap tahun pendataan tidak pernah ada tindak lanjut dari sensus itu sendiri,” ungkapnya.
Selain itu, Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak menolak sensus yang dilakukan oleh BPS, karena data tersebut yang penting untuk mengetahui kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, karena data tersebut sangat dibutuhkan oleh beberapa instansi pemerintah, baik BPS, Dukcapil, KPU, BPJS, Kemensos.
“Kita juga himbau kepada masyarakat supaya tidak menolak, kalau bisa menerima orang yang datang kemudian mendengar tujuannya, karena jangan sampai sensus ini baik untuk kepentingan masyarakat, terus kita tolak yang rugi nanti siapa?,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada pihak BPS agar setelah melakukan pendataan, sebisa mungkin disampaikan kepada masyarakat melalui media, sehingga masyarakat bisa mengetahui hasil dari sensus tersebut.
“Kalau bisa setelah sensus, baiknya disampaikan ke publik, hasilnya dilaporkan ke publik, jangan sampai anggapan masyarakat data mereka diambil hanya untuk kepentingan,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada Pemdis, Pemkam, dan kelurahan bisa membantu mensosialisasikan sensus tersebut kepada masyarakat, sehingga tidak ada penolakan lagi.
“Juga harus ada kerjasama antara BPS dan Pemdis, Pemkam, kelurahan dan RT supaya sensusnya berjalan lancar,” harapnya.(Mrc)
