Timika, APN – Tiga kepala kampung dari Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika dengan tegas menyatakan menolak adanya rencana pembangunan berbagai fasilitas di Kimbeli dan meminta dengan tegas kepada Pemerintah, PT.Freeport Indonesia dan DPRD untuk fokus pembangunan hanya di kampung Waa Banti.
Ketiga kepala kampung itu, masing – masing dari Kepala Kampung WA Banti 1, Yohanis Jamang, Kepala Kampung Wanti 2, Demin Natkime, dan Yulianus Omabak selaku kepala Kampung Opitawak bersama tokoh masyarakat Yanes Natkime dan kepala Suku Waa Banti Agus Natkime serta Tokoh Intelektual Jemin menyampaikan hal ini kepada wartawan saat ditemui di kantor DPRD Mimika, Kamis (4/8/2022).
“Kami tokoh masyarakat bersama tiga kepala kampung Distrik Tembagapura menolak dengan tegas rencana adanya pembangunan di Kimbeli, harusnya seluruh fasilitas baik Gereja, Rumah Sakit, Sekolah harus fokus dibangun di kampung Waa Banti saja. Hal ini untuk menghindari adanya kecemburuan sosial atau konflik yang bisa saja terjadi kembali seperti sebelumnya. Karena itu, sekali lagi kami menolak rencana tersebut,” tegas Yanes Natkime.
Yanes mengatakan Ia dan dua kepala kampung lain mau menggelar demo ke DPRD tentang penolakan tersebut, namun hal tersebut urung dilakukan.
“Kami sebenarnya hendak bertemu dengan Wakil Ketua I DPRD Mimika untuk menyampaikan hal penolakan rencana pembangunan beberapa fasilitas umum di Kimbeli. Kami minta agar rencana pembangunan Gereja maupun fasilitas lainnya seperti klinik di bawah Polsek Tembagapura dibatalkan, dan kita harus fokus ke Waa Banti,” katanya.
Ia ingin agar berbagai rencana pembangunan di Waa Banti termasuk Kimbeli harus dikomunikasikan secara baik dengan para kepala kampung, Kepala Suku, tokoh masyarakat dan Tokoh Gereja agar tidak terjadi konflik dikemudian hari.
“Sebagaimana kita ketahui saat ini warga pengungsi sudah kembali ke Waa Banti, namun aktifitasnya belum sepenuhnya berjalan baik, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik kembali agar ada pembatasan mobilisasi masyarakat dari Timika atau dari tempat lain ke Waa Banti dan Kimbeli. Masyarakat masih trauma dengan konflik yang lalu, terlebih bila adanya konsentrasi warga yang bukan menjadi pemilik hak ulayat kembali masuk di daerah tersebut yang bisa menciptakan konflik,” ucap Yanes.
Hal senada juga disampaikan oleh kepala Suku Waa Banti Agus Natkime, bahwa masyarakat sudah sepakat untuk menolak adanya pembangunan di Kimbeli guna fokus ke kampung Waa Banti.
“Jadi,Pemerintah, Freeport atau DPRD harus fokus pembangunan di Waa Banti. Kami minta harus fokus bangun kembali Rumah Sakit yang pernah terbakar, Sekolah yang terbakar akibat konflik. Kami tidak mau ada konsentrasi atau aktifitas masyarakat di Kimbeli, semua harus fokus pembangunan di Waa Banti,”pinta Agus.
