Timika, Antarpapua.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, menggelar sosialisasi pelayanan dan pelaporan KB bagi bidan pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Mimika, bertempat di Ballroom Hotel Horison Ultima, Mimika Papua Tengah, Selasa (1/8/2023).
Kegiatan ini merupakan pembinaan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan (faskes) termasuk jaringan dan jejaringnya tahun anggaran 2023.
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala BKKBN Provinsi Papua dari Deputi Bidang KB dan Kesejahteraan Reproduksi BKKBN Pusat sebagai pemateri, dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Paulus Dumais, SPd MM.
Mewakili Penjabat Bupati Mimika, Paulus Dumais dalam sambutannya menerangkan, pelaksanaan peran bidan dalam program KB termasuk tugas mandiri dan tugas pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan kesehatan yang merupakan program pemerintah.
Sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah Indonesia tentang kebijakan KB, untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui penyelenggaraan program KB seperti tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pengembangan keluarga. Di mana, tujuan KB yaitu mengatur kelahiran anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu.
Permenkes 1464/menkes/per/x/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, mengatur tentang kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Bidan berwenang memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
“Sesuai tujuan pelaksanaan sosialisasi ini yaitu meningkatkan kompetensi bagi bidan, dalam melakukan pelayanan agar pelayanan kontrasepsi lebih meningkat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika sebagai OPD KB di Kabupaten Mimika mendukung terwujudnya standarisasi pelayanan KB,” pungkasnya.
Kemudian, Penata Kependudukan dan Bina KB, Direktorat Bina Akses Pelayanan KB BKKBN Pusat, dr Ruri Mutia Ikhwan yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, output yang dilaksanakan ini adalah untuk mengoptimalkan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
Namun tentu akan dilihat dulu, bagaimana capaian program yang kaitannya secara nasional maupun spesifik kepada capaian di Provinsi Papua khsususnya di Kabupaten Mimika.
Nanti, secara spesifik diinginkan ada optimalisasi dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang, serta apa saja yang bisa ditingkatkan, untuk mengoptimalkan program tersebut sesuai aturan yang berlaku.
“Nanti kita akan menggambarkan, bagaimana sih sebenarnya kebijakan strategi program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi itu secara garis besarnya,” ujar Mutia.
Ia menilai, di Papua dan Papua Barat untuk indikator capaian program KB masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar. Namun, khususnya di Timika justru berbeda.
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Papua, Nerius Auparai yang juga sebagai pemateri berharap, setelah dilaksanakan sosialisasi ini dapat dilaksanakan kegiatan lanjutan dengan muatan yang lebih spesifik, seperti pelatihan khusus dan praktek sehingga para bidan bisa memahaminya dengan baik.
“Mudah-mudahan ke depan ada latihan khusus lagi untuk meningkatkan kompetensi dari para bidan ini, karena BKKBN hanya provokasi saja, tapi yang kerjakan itu teman-teman yang ada di ruangan ini,” pungkasnya.