Timika, antarpapuanews.com – Program Tol Laut di Kabupaten Mimika dinilai belum efektif dimanfaatkan sejauh ini, akibat kurangnya pengawasan oleh Pemerintah sendiri.
Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, tidak efektifnya tol laut terjadi tiga tahun belakangan ini. Untuk mencari tahu penyebab hal tersebut, John mengaku telah mengajak semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi.
Menurut rencana, jelas Wabup Rettob, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia akan menjadikan Kabupaten Mimika sebagai pilot project di wilayah Papua, khusunya program SITOLAUT, dengan angkutan multimoda.
Program Tol laut, menurut Wabup bertujuan untuk menghilangkan disparitas harga, dengan begitu harga barang tetap sama baik yang di kota maupun di pedalaman. Karena adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi dalam prosesnya.
“Target kita seperti itu kan, masyarakat bisa menikmati dengan baik, yg terjadi ASDP tidak melakukan subsidi dengan baik karena tidak memanfaatkan fasilitas (Tol Laut) ini. Bahkan setelah evaluasi ada barang yang tiba di Mimika tapi tidak sampai ke tujuan,” ujarnya, Kamis (26/11) malam di Rumah Jabatan SP2.
Wabup juga menyoroti kurangnya pengawasan contohnya dalam bidang perdagangan oleh Dinas terkait. Menurutnya, Dinas terkait hanya memberikan rekomendasi tanpa tahu kredibilitas pihak tersebut dan berapa harga barang yang dijual di tempat tujuan.
“Pertanyaannya adalah apakah Dinas tersebut sudah bentuk pengawasan belum? yang terjadi adalah barang sampai di Mimika, kemudian mereka memberikan rekomendasi untuk diangkut, entah dia punya koperasi atau tidak, tidak jelas juga. Sampai ditujuan mereka jual dengan harga sama saja dengan harga komersil (harga lebih tinggi),” jelasnya.
Menurut Wakil Bupati, untuk menanggulangi dan memanfaatkan Tol Laut tersebut maka kerjasama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM dan Perhubungan sangat diperlukan.
“Jadi nantinya pengawasan itu dilakukan oleh Perhubungan tentang angkutannya, kemudian dari Disperindag dan Koperasi itu segi perdagangannya. Koperasi bisa menunjuk siapa yang nantinya akan mengawasi harga agar tetap sama atau mereka bisa bikin koperasi di tempat tujuan agar harga bisa dikontrol,” jelasnya.
Kontrol dan pengawasan inilah yang menurut Wabup Rettob, yang tidak dilakukan beberapa tahun belakangan ini. (Eye)
