Timika, APN – Uang beasiswa bagi mahasiswa penerbangan masih menunggak.
Seorang mahasiswa yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa dari Pemerintahan Kabupaten Mimika, Hakim Dolame yang berkuliah di Proflight Pilot School mengeluhkan uang pendidikan yang belum lunas.
Ia bersama dengan 5 teman yang sedang berkuliah di Proflight Pilot School berharap agar Pemda segera melunasi biaya pendidikan yang sedang dijalani.
Menurut pengakuan pihaknya mulai melaksanakan pendidikan sejak 2017 lalu namun hingga kini belum menyelesaikan biaya pendidikan tersebut.
“Sampai saat ini kami belum selesai pendidikan, karena pemda terlambat bayar, dan kami sudah mogok selama 6 bulan, makanya saya langsung tanya kepada pihak sekolah atau kampus, tapi katanya belum bayar oleh pemda Mimika,” paparnya.
Hakim mengaku Ia dan rekannya sudah mengorbankan waktu selama 5 tahun untuk menunggu agar bisa lulus.
“Sehingga kami bisa lancar belajar dan selesaikan secepat mungkin. Kami tdk bisa lagi 7-8 tahun, pemerintah Mimika jangan salahkan kami karena tidak mampu belajar namun pemerintah yang tidak mampu membayar, pemerintah harus tahu bertanggungjawab, Pemda selalu bilang MOU sudah sah (dengan kampus) namum di lapangan, pemerintah menyiksa kami Putra Mimika, beasiswapun hanya sekali setahun,” tutupnya.
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Mimika, Papua Marthinus Nuboba ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan adanya MOU dengan Proflight Pilot School.
Dimana sejak 2017 pihaknya mengirim mahasiswa sebanyak 6 orang dengan sistem pembayaran pertahun dan langsung di bayarkan ke pihak Proflight satu oaket dengan wisma tempat tinggal mahasiswa.
“Pemerintah memang waktu semenjak saya menjadi Kabag SDM memang ada kendala-kendala disana, sehingga di Proflight memang kita punya utang tapi kita sudah mulai benahi dan bayar, Sehingga memang sudah ada MOU, tapi terkendala anggaran,” kata Marthinus, Selasa (1/2/2022).
Diakuinya biaya untuk para siswa terbilang besar dimana satu anak bisa menginjak Rp500 juta.
Meski tidak menyebutkan secara rinci pembiayaannya, Marthinus menjelaskan tidak melunasi pembayaran langsung selama satu tahun tetapi bertahap.
“Pembayaran selama satu tahun itu disesuaikan dengan anggaran makanya mereka kuliah juga lama. Jadi semua tergantung anggaran. Memang mahasiswa selalu mengeluh, tapi kita mau bagaimana kalau? kita punya anggaran besar yah bisa cepat,” ungkapnya.
Marthinus juga mengaku pihaknya sudah mulai menbenahi kendala tersebut seperti pada tahun 2020, sudah dibayarkan begitupun tahun 2021, namun tahun 2022 belum bisa dibayar karena SDM belum menerima anggaran, meskipun penyerahan DPA telah diserahkan oleh Bupati secara simbolis beberapa waktu lalu, namun DPA tersebut belum sampai ke pihak SDM sehingga kegiatan tidak bisa berjalan.
“2022 memang anggarannya ada, tapi DPA belum ada, jadi kita tidak bisa kerja,” imbuhnya.
Marthinus ingin juga agar mahasiswa cepat menyelesaikan perkuliahan, namun kendala finansial yakni dana atau angaggaran masih jadi penghalang.
“Kami juga sudah komunikasi ke Proflight kalau boleh biar mereka (berkuliah dulu) masalah dana pasti Pemda kasih yang penting mereka sekolah sampai selesai, kalau masalah pengambilan ijazah tunggu lunas baru mereka ambil ijazah, jadi sebenarnya tidak ada kendala apa-apa,” ucapnya.
Ia berharap kendala-kendala tersebut bisa diselesaikan sehingga para mahasiswa bisa menyelesaikan kuliahnya dengan cepat sehingga tak menjadi beban anggaran kedepannya.
“Dari SDM kami juga ingin cepat selesai supaya tidak menambah biaya, karena terlambat lulus, biaya pemda membengkak dari waktu ke waktu, karena harusnya lulus 4 tahun jadj ke 5 tahun,” tutupnya.
