Timika, APN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Mimika lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Kerja Lokataru Pengurus Perwakilan Mogok Keraj (Moker) Buruh Pertambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI), Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor Anggota Serikat Pekerja KEP – SPSI Kabupaten Mimika, yang berlangsung di Gedung Serba Guna DPRD Mimika, Rabu (29/6/2022).
Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme, usai RDP tersebut mengatakan, Dewan melakukan RDP dengan karyawan mogok kerja (Moker) eks PT Freeport Indonesia dan kontraktor untuk mendengar dan menerima aspirasi dari upaya – upaya mereka dalam bentuk dokumen yang diperjuangkan selama ini.
“Kegiatan RDP ini juga, sudah menyurati kami tiga hari sebelumnya. Tadi kami sudah diskusikan, dan mereka (Moker) sudah menjelaskan bahwa upaya – upaya yang mereka lakukan selama ini sudah sampai di putusan ending terakhir di Makama Agung (MA). Tetapi sampai saat ini belum ada titik terang, sehingga mereka datang untuk menyerahkan dokumen kepada kita,”ungkap Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme Kepada Awak Media usai RDP, Rabu (29/6/2022).
Selain kepada dewan dokumen juga akan diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada Dinas Ketenagakerjaan Mimika.
Kendati telah menerima aspirasi kata Waket I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme pihaknya akan mempelajari dokumen yang telah diserahkan sebelum mengambil langkah selanjutnya.
“Tapi dalam rapat tadi kami sudah putuskan, dan terima telahan juga dari kabag persidangan, bahwa apakah kita bentuk pansus atau panja, karena kami tidak bisa keluar dari ketentuan, karena kami bukan melihat dari sisi kepentingan tetapi melihat dari sisi kemanusian,” katanya.
Alex menyebutkan sebagai Dewan yang mewakili rakyat dirinya juga merasakan pengorbanan yang telah dilakukan para pekerja Moker tersebut.
“Kami di DPRD kabupaten juga merasa berkorban karena mereka (moker) ini adalah rakyat kami. Sehingga hari ini kami memfasilitasi mereka dari aspek kemanusian sesuai dengan mekanisme yang ada di lembaga ini,” ucapnya.
“Apabila, kami sudah pelajari dokumen tersebut, maka kami akan bentuk satu pansus untuk mendampingi atau mengawal bersama – sama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Mimika,” sambungnya.
Seperti diketahui sebelumnya Vice President Corporate Communication PTFI Riza Pratama menyebut jika manajemen telah menyelesaikan seluruh kewajiban terhadap setiap individu (pekerja yang mogok) di tahun 2017.
