Vaksinasi Mandiri PTFI Tunggu Kebijakan Kemenkes RI

Timika, APN – Rencana pelaksanaan vaksinasi mandiri atau gotong royong oleh PT Freeport Indonesia, yang rencana dilaksanakan masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Menurut Vice Presisident Government Relations PT Freeport Indonesia (PTFI), Jonny Lingga, pihaknya saat ini tengah berupaya untuk mendatangkan vaksinasi jenis sinopharm dan moderna untuk diberikan kepada karyawannya.

Lanjutnya, PTFI berencana mendatangkan vaksin tersebut sebanyak 70.000 dosis. Jumlah tersebut, sambung Jonny cukup untuk 2 kali vaksinasi kepada 30.000 karyawan PTFI bersama keluarganya dan kontraktor.

Ilustrasi. Vaksinasi. (Foto: Istimewa)

“Kalau diizinkan menambah, PTFI juga berencana akan menambah lagi jumlah vaksin untuk masyarakat atau penduduk di sekitar Tembagapura,” ujarnya saat ditemui Wartawan di gedung MPCC, Selasa (23/03).

Ditanya terkait progressnya, Jonny membeberkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Bahkan telah mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pusat, surat pun juga telah dilayangkan kepada Bio Farma selaku distributor vaksin yang ditunjuk Pemerintah Pusat.

“Koordinasi dengan BUMN sudah kami lakukan termasuk dengan Internasional SOS, tetapi memang sampai sekarang belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat, sebab vaksin jenis sinopharm dan moderna ini, menurut info yang saya dapat dari Zoom meeting dengan Bio Farma beberapa waktu lalu, baru akan didatangkan pada kuartal kedua tahun ini (2021) atau sekitar April hingga Juni 2021. Tetapi tanggal pastinya belum tahu,” jelasnya.

Selain vaksin yang baru akan dikirim pada April mendatang, menurut informasi yang diketahui Jonny, sampai saat ini Petunjuk Teknis (Juknis) pendistribusian vaksin oleh Kementerian Kesehatan juga belum dirampungkan.

Baca Juga |  Kampung Mandiri Jaya Direncanakan Jadi Lokasi Sasaran Opster Kodim 1710/Mimika Tahun 2021

Meski masih menunggu ketersediaan vaksin tersebut, PTFI telah mempersiapkan segala hal baik dari tempat penyimpanannya, termasuk tenaga untuk melakukan vaksinasi (vaksinator).

“Sesuai dengan petunjuk Pemerintah Pusat, bagi program vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan tenaga vaksinator dari Pemerintah, maka kami akan menggunakan tenaga dari International SOS,” jelasnya.

Jonny menegaskan Freeport pada intinya siap, hanya tinggal menunggu vaksin tersebut tersedia.

“Sampai sekarang saja harganya (vaksin) belum ditentukan oleh Pemerintah, tetapi kami tetap akan membeli, maka dari itu kami lakukan koordinasi dengan pihak terkait,” tegasnya.

Ditanya apakah pihaknya telah melakukan sosialisasi terhadap karyawan dan kontraktor, Jonny mengaku Manajemen PTFI telah melakukannya. Kemudian terkait dengan kemungkinan penolakan, menurut Jonny sebagian besar karyawan malah meminta agar vaksinasi segera dilaksanakan.

“Kalau menolak tetap akan menerima resikonya, karena kalau turun (pulang ke Mimika) tetap akan dilakukan Swab dan Rapid begitu juga waktu kembali ke Tembagapura,” pungkasnya. (Aji-Cr01)