Timika, APN – Wakil Bupati Johannes Rettob memberikan pandangannya terkait dengan honorer di Kabupaten Mimika, Ia mengaku telah menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mimika, jika honorer harus kembali bekerja seperti biasa, tetapi pegawai honorer yang malas harus diberhentikan.
John menjelaskan ada ketidakcocokan data dimana pada awalnya dilaporkan jumlah honorer di Mimika sebanyak sekitar 2.900 tetapi setelah dilakukan evaluasi terjadi lonjakan jumlah menjadi sekitar 4.000 honorer.
Kemarin ada catatan data 2.000 sekian kemudian melonjak menjadi 4.000, ternyata ada ketidakjujuran diantara kita,” tegasnya saat ditemui di rumah jabatan Bupati Mimika, Jumat (15/1).
Ia menambahkan beban pembayaran honorer di Mimika terlalu besar, sehingga Ia meminta kepada OPD untuk melakukan verifikasi berapa banyak honorer yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Menurutnya jika honorer hanya datang saja tanpa bekerja, untuk apa dilakukan perekrutan?
Jadi kalau dia datang hanya duduk-duduk, tinggal-tinggal ngapain kita rekrut? Terus yang malas-malas itu kasih keluar ngapain dipertahankan? Terus kalau sudah (keluar) jangan rekrut baru lagi,” jelasnya.
Wabup juga membeberkan tujuan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK adalah untuk mengurangi pegawai honorer, bukan untuk perekrutan baru pegawai honorer.
John menilai keuangan Pemkab yang sedang lesu menjadi alasan rencana rasionalisasi tenaga honorer di Kabupaten Mimika.
Keuangan kita (Pemerintah Kabupaten Mimika) untuk membayar honorer itu terlalu besar, honorer ini terlalu banyak,” ujarnya.
Ditanya tentang jumlah pasti berapa yang dikeluarkan oleh Pemkab setiap tahunnya untuk membayar honorer, Wabup mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya, tetapi Ia memperkirakan jumlah yang perlu dibayarkan setiap tahun pemkab harus mengeluarkan ratusan miliar.
Saya tidak tahu jumlah pastinya tetapi kita bisa mengeluarkan ratusan miliar, mungkin sekitar 150 miliar,” pungkasnya.
John pun meminta kepada semua pihak untuk mendukung Pemkab dalam upaya menstabilkan anggaran.
Jangan sampai anggaran Pemerintah itu hanya untuk bayar tenaga saja, tetapi tenaga itu tidak ada guna, pemalas lebih baik kan kita bangun barang lain,” pungkasnya. (Aji-cr01)
