Umum  

Waket I DPRD : Tahun 2022, Pembangunan harus dimulai dari Pedesaan

Timika, APN – Wakil Ketua I, Alex Tsenawatme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, mendengar banyak keluhan yang mendesak saat melakukan kegiatan Reses tahap II di wilayah Jila dan Hoya yang terletak di pegununan Mimika.

Wakil Ketua I, Alex Tsenawatme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika saat melakukan reses di Wilayah Distrik Hoya

Alex Tsenawatme mengatakan, sejak tanggal 18  –  20, saya melakukan reses atau menjaring aspirasi di Distrik Hoya dan Jila yang merupakan Daerah Pemilihan (Dapil) V.

“Keluhan yang disampaikan masyarakat pada reses tersebut, pertama adalah pembanguan jembatan gantung, Pembangunan Klinik Puskesmas, pembangunan perumahan untuk tenaga medis, dan lapangan terbang (lapter),” ujar Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Senin (22/11/2021).

Baca Juga |  Pembahasan APBDP 2023 Dilanjutkan Bulan ini

Alex menjelaskan terkait pembangunan jembatan gantung Distrik Jila, merupakan salah satu akses utama yan menghubungkan satu kampung ke kampung, Pusat Distrik dan Gereja namun saat ini jemabatan tersebut rusak, bahkan memakan korban, akibat jatuh dari jembatan kemudian terbawa aliran sungai yang deras.

Usulan kedua terkait pembangunan klinik puskesmas Distrik Jila, karena kinik tersebut sebagaian bangunannya sudah rusak parah, ketiga terkait pembangunan perumahan di Distrik Hoya untuk tenaga medis, karena tenaga – tenaga medis ini sangat dibutuhkan masyarakat

“Kalau pembangunan lapangan terbang (Lapter) di Distrik Hoya, untuk pembersihan lokasi sudah berjalan, namun pembangunannya hingga saat ini belum dimulai. Dari semua keluhan warga ini, kita harus mendorong melalui APBD Induk tahun 2022, agar dapat terjawab,” ujar politisi asal partai Nasdem tersebut.

Baca Juga |  Dewan Ingatkan Pedagang Tidak Manfaatkan Momen Hari Raya Untuk Naikan Harga Barang

Menurut Aleks, mulai tahun 2022, pemerintah daerah harus membangun dari Desa (Pegunungan dan Pesisir) ke kota, karena di daerah pegunungan dan Pesisir dihuni mayoritas Orang Asli Papua (OAP) yang tinggal atau menetap.

“Kalau pembanguan sudah mulai berjalan di daerah pegunungan dan Pesisir, dijamin pasti aman, karena masyarakat yang minta sendiri, jadi siapa yang mau ganggu siapa,” (Anis)

Cek juga berita-berita Antarpapua.com di Google News