Nabire, Antarpapua.com – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Ruang Chandra, Gedung BI, Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (15–16/9/2025).
Mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita”, forum ini menyoroti tiga isu strategis: pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi sistem pembayaran, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Wagub Deinas Geley menegaskan bahwa ketiga poin tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat perekonomian nasional, termasuk di Papua Tengah.
“Kegiatan ini menekankan bahwa peran kepala daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tingkat regional. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Deinas Geley, Selasa (16/9/2025).
Dari Tanah Papua, kegiatan ini diikuti lima provinsi, kecuali Papua induk. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Papua Tengah, Diben Elaby. Geley menambahkan, keberhasilan implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto hanya dapat tercapai jika ada sinkronisasi dan akselerasi kebijakan antara pusat dan daerah.
Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam sambutannya menekankan bahwa pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, dan sinergi kebijakan adalah pilar utama menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kami mengajak seluruh pimpinan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan berkelanjutan,” tegas Juda Agung.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya keterlibatan kepala daerah dalam implementasi Program Asta Cita. Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono, menambahkan bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah menjadi kunci menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB) untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Redaksi)