Timika, APN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Menegaskan soal kebijakan pemberlakukan satu arah di jalan Budi Utomo, ditambah lagi dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan menyulitkan masyarakat, dan akan berpengaruh pada ekonomi.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Komisi C, Saleh Alhamid saat ditemui Wartawan di Gedung DPRD Mimika, Senin (12/07/2021).
“Apapun kebijakaan yang diambil oleh Pemerintah Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus ada koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra,” tuturnya,
Termasuk seperti adanya penyekatan-penyekatan jalan satu arah, yang dampaknya banyak masyarakat keluhkan soal itu.
Saleh meminta sebelum adanya penyekatan-penyekatan jalan, seharusnya ada uji coba yang dilakukan, serta ada koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencari jalan keluar.
“Saya sangat menyesal karena kebijakan yang dijalankan Pemerintah, tidak ada koordinasi dengan DPRD, Kita hanya ketemu Bupati hanya saat-saat tertentu saja, seperti sidang Paripurna saja. Walaupun kebijakan itu dari jenjang yang lebih tinggi, tetapi kebijakan daerah perlu mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.
Keluhan ini, kata Saleh bahwa datang dari masyarakat, sehingga Ia sebagai wakil rakyat, wajib menyuarakan keluhan masyarakat. (Anis-Cr02)
