Timika, APN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika meminta agar Pemerintah Daerah kabupaten Mimika wajib menganggarkan atau save dana untuk tanggap darurat seperti bencana alam.
Hal tersebut belajar dari pengalaman musibah bencana alam yang menimpa warga di pesisir pantai, yaitu di Kampung Amar dan Atuka yang terkesan lambat mendapatkan respon dari Pemerintah Daerah.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid kepada Wartawan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (11/01/2021) kemarin
“Dengan lambatnya mendapatkan respon dalam musibah bencana alam warga Kampung Amar dan Atuka ini tidak boleh terjadi, apalagi dengan alasan tidak ada anggaran. Pemerintah seperti tidak punya perencaan soal antisipasi bencana alam, harusnya dianggarkan setiap tahun di APBD atau ada dana save untuk menanggulangi dan membantu warga yang terkena musibah bencana alam,” ujarnya.
Dikatakan Saleh, saving untuk bencana alam harus ada dan dialokasikan setiap tahun anggaran karena bencana itu tidak pernah manusia rencanakan.
“Anggaran untuk bencana alam harus ada walaupun bencana itu tidak ada yang merencanakan, dan kita tidak bisa menyalahkan alam. Jangan Sudah terjadi bencana baru alasan bahwa tidak ada uang lah, ini harus menjadi perhatian pemerintah kedepan,” katanya.
Ia meminta agar Bupati selalu tegas dan mengontrol seluruh pimpinan OPD termasuk melakukan pengawasan melekat, terlebih soal tanggap bencana alam yang dialami warga.
“Ada musibah bencana alam di kampung – kampung, pemerintah harus respon cepat dan tidak berlama lama. Karena warga sangat membutuhkan bantuan dan perhatian pemerintah, sehingga wajib untuk membantu masyarakat seperti yang dialami beberapa hari lalu,” ucapnya.
Saleh meminta pemerintah melalui OPD – OPD tehnis untuk tidak hanya melihat persoalan masyarakat yang ada di kota saja, tetapi harus tanggap dan merespon berbagai persoalan yang terjadi di kampung – kampung.
“Karena masyarakat yang hidup dikampung itu tingkat ekonominya masih dibawah, sehingga ada masalah seperti musibah perlu segera direspon,” katanya.
Selain itu, Ia juga meminta agar Pemkab Mimika untuk membuat talud pemecah ombak untuk mengantisipasi naiknya air ke pemukiman warga.
Selain masalah bencana alam, kata Saleh bahwa pemerintah kabupaten juga harus serius dan fokus untuk penanganan sampah.
“Penanganan sampah di Mimika ini dari tahun ke tahun persoalan klasik, sampah sampai saat ini masih terkendala dengan minimnya anggaran. Padahal dengan dana yang saat ini mencapai 4,4 trilyun namun dana alokasikan untuk penanganan sampah sampai saat ini masih belum maksimal atau memadai.
