Timika, Antarpapua.com – Dengan adanya kebijakan program Pemerintah Kabupaten Mimika soal pelayaan bus gratis di Mimika, mendapat dukungan dari Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika.
Namun program tersebut harus lebih spesifik atau diprioritaskan untuk pelajar dan Orang Asli Papua (OAP), yang berdomisili jauh dari Kota Timika.
Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, SAB kepada wartawan saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Kabupaten Mimika, Rabu (3/4/2024) mengatakan, dengan adanya program dari pemerintah daerah soal bus gratis saat ini, sangat membantu dan telah menjawab kebutuhan transportasi yang selama menjadi persoalan utama di Kabupaten Mimika.
“Saya selaku pimpinan DPRD Mimika sangat mendukung program bus gratis dari Pemda Mimika. Namun kiranya sasaran program gratis ini lebih diprioritaskan terhadap para pelajar atau siswa dan masyarakat OAP, yang tingkat ekonomi masih masih pas-pasan. Bus gratis ini harusnya menjawab kebutuhan bagi OAP yang sulit dengan fasilitas transportasi. Contohnya OAP yang bermukim di Jalan Trans Nabire PT PAL, Kwamki Narama, Daerah SP 12, SP 13, Mile 32, Ayuka, Nayaro, Paomako dan daerah pinggiran kota yang selama ini didiami oleh OAP,”ungkap Aleks.
Ia menambahkan, program bus gratis juga merupakan salah satu perjuangan legislatif yang sudah cukup lama disuarakan, dan memperjuangkan kepada pemerintah dengan fokus melayani warga yang berada di permukiman-permukiman yang merupakan kantong kantong OAP, yang selama ini sudah tidak terlayani transportasi.
“Tidak usah kita polemikkan soal bus gratis yang sudah dijalankan pemerintah. Hanya saja peruntukkannya saja yang lebih spesifikasi tidak bersifat umum. Kalau bisa hanya diprioritaskan bagi pelajar saja dan warga OAP yang tingkat pendapatan keluarganya pas-pasan. Jadi peruntukkannya tidak umum. Sehingga tidak mempengaruhi pendapatan para sopir umum lainnya,”tandasnya.
Harus diakui, bahwa soal transportasi umum dan pelajar ini sudah sering diaspirasikan ke DPRD, karena faktanya beberapa trayek angkutan umum yang dulunya ada kini sudah tidak beroperasi. Seperti angkutan umum dalam kota, trayek SP 5, SP 6, SP.7, SP 9, SP 12, SP 13, trayek Kwamki Narama, Trayek SP 1-SP 4 dan trayek lainnya.
“Kendala kesulitan transportasi di Mimika saat ini adalah mahalnya biaya transportasi, dan alternatif pilihan adalah hanya ojek dan mobil sewaan (rental-red). Bahwa banyak trayek angkutan umum sudah tidak beroperasi, sehingga tidak ada pilihan harus memanfaatkan ojek dan charter kendaraan roda empat yang biayanya sangat mahal. Bahkan khusus pelajar, harus menumpang kendaraan yang bukan transportasi resmi dengan tingkat resiko yang sangar tinggi,”katanya.
Dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan jalan dan infrastruktur yang semakin baik, semestinya dibarengi dengan beroperasinya angkutan umum maupun bus bus gratis sehingga bisa menjawab kebutuhan transportasi di Kabupaten Mimika.
“Ke depan pemerintah daerah harus mengaktifkan semua trayek angkutan penumpang umum, sehingga harga dan biayanya tidak kemahalan, artinya tarif biaya angkutan dapat dijangkau oleh masyarakat bawah. Masalah yang terjadi selama ini soal transportasi karena dikuasai oleh ojek dan kendaraan charteran, dengan biaya yang diberlakukan semaunya mereka,”pungkasnya.
