Timika, antarpapuanews.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, menggelar sosialisasi dan advokasi terkait dengan stunting, Senin (21/9).
Ketua Panitia kegiatan Leni Silas dalam laporannya mengatakan stunting merupakan gagal tumbuh balita, diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. pada saat 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) yakni mulai janin hingga usia 2 tahun.
Menurut data Kementrian Kesehatan tahun 2019, 30 persen balita di Indonesia mengalami stunting, faktor penyebab yakni pendidikan dan ekonomi. Stunting menjadi indikator kunci kesejahteraan balita secara keseluruhan.
Menurut data Dinkes pada tahun 2019 Stunting di Mimika berjumlah 5 persen dan angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,72 persen.
Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 diputuskan langkah untuk cegah stunting adalah dengan pertemuan, sosialisasi, dan advokasi pencegahan stunting.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra, mengatakan perkembangan kesehatan RKP 2021. Di seluruh Indonesia seperti Kusta, TBC, dan Malaria, Imunisasi, serta Stunting masih menjadi momok bagi masyarakat di Indonesia.
“Menurut program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat Pada tahun 2018. Angka stunting di Indonesia mencapai 30 persen, berdasarkan program Presiden RI, angka tersebut harus turun sampai pada angka 14 persen,” ungkapkanya.
Ia melanjutkan, stunting menjadi masalah yang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, hal ini dibuktikan dengan komitmen yang telah ditandatangani oleh Pemkab terkait Mimika bebas stunting pada tahun 2024.
Penanganan pencegahan stunting dapat dilakukan dengan perbaikan gizi, imunisasi dan menyediakan lingkungan rumah yang bersih.
“Mimika merupakan salah satu dari tiga kabupaten dengan jumlah total 29 kabupaten di Papua yang menjadi daerah percontohan program bebas stunting,” tegasnya.
Selanjutnya Wabup mengatakan untuk menurunkan stunting perlu kerjasama berbagai pihak dan OPD terkait. Karena hal tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa adanya kerjasama.
“Menurunkan stunting harus bersama-sama, kalau dinas kesehatan saja tidak akan bisa. Contohnya Dinkes memberikan pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kemudian Dinas Peternakan untuk gizinya melalui telur, dan dagingnya,” ujarnya.
Ia juga meminta pemkab dan OPD untuk dapat bekerjasama dengan Tim pengerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan memaksimalkan program Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu).
Sosialisasi yang digelar dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika, Johanis Rettob, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra, dan Ketua TP-PKK Mimika, Kalina Omaleng. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.(Aji)
