Timika, Antarpapua.com – Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua yang terdiri dari enam gubernur se-Tanah Papua beserta jajarannya, menyepakati 8 hal penting dalam rangka mengatasi berbagai persoalan sosial yang ada di Tanah Papua dalam rapat kerja daerah I di Mimika, Papua Tengah.
Kesepakatan itu dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kerja Daerah yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (20/09/2023).
Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purn, Paulus Waterpauw selaku Ketua Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua menerangkan, hasil rapat yang lahir dari kesepakatan bersama para gubernur se-Tanah Papua pada forum tersebut, selanjutnya akan menjadi buah pikir yang nantinya akan dimatangkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Menurut Komjen Pol Purn Paulus, pembentukan asosiasi ini sangat penting, karena secara berjenjang akan mengakomodir berbagai aspirasi dari setiap kabupaten kota melalui gubernur di tingkat provinsi. Pembentukan Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua ini sendiri, dibentuk pada tanggal 23 Februari di Kota Sorong.
Berikut hasil rapat kerja daerah I Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua di Kabupaten Mimika tahun 2023:
Pertama, Badan hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir tahun 2023;
Kedua, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengkoordinasikan, kepentingan daerah dengan kementerian/lembaga, memperhatikan aspirasi yang berasal dari bupati dan walikota melalui Gubernur se-Tanah Papua;
Ketiga, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan mengsukseskan pemilu legislatif, presiden/wakil presiden dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dengan tertib dan damai;
Keempat, Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan program-program nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing;
Kelima, melanjutkan Sosialisasi kewenangan otonomi khusus di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua;
Keenam, Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku;
Ketujuh, dalam rangka penguatan ketahanan pangan, perlu dilakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing;
Kedelapan, rapat kerja Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua melibatkan 6 provinsi dan 43 kabupaten/kota serta pimpinan OPD terkait.
Dengan adanya 8 poin di atas kata Paulus, yang akan menjadi fokus utama, di antaranya penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, putus sekolah hingga kesejahteraan.
Terkait dengan kemiskinan, kata Paulus, akan menjadi perhatian utama yang akan ditindaklanjuti, dengan melakukan upaya-upaya guna mengatasi hal tersebut.
“Kita ada di sini untuk tugas-tugas itu sebagai representasi dari pemerintah pusat, bicara baik dengan para bupati, bicara baik dengan walikota yang punya masyarakat, punya program nanti kita kolaborasi bersama,” terang Paulus.
“Di situ ada tandemnya, itu BP3OKP ini, itu makin mempercepat lagi program-program yang turun dari kementerian/lembaga,” imbuhnya.
Sementara itu, Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua yang baru dibentuk pada Februari 2023 lalu, kini masih membutuhkan payung hukum. Kata Paulus, sebelum akhir tahun 2023, percepatan legalitas dari lembaga ini akan diupayakan.
Selain melakukan rapat kerja daerah, Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke PT Freeport Indonesia hari ini, Kamis (21/09/2023).
(Moh. Wahyu Welerubun)
