Timika, Antarpapua.com – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, akan melakukan pengawasan dan bertemu dengan 10 Organiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika serta PT Freeport Indonesia (PTFI) dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Mimika, Muhammad Nurman S Karupukaro kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, usia memimpin rapat yang digelar secara internal di ruang rapat Komisi B DPRD Mimika, Kamis (19/10/2023).
Sepuluh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu, adalah BPKAD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perkebunan, Pertanian, Tanaman Pangan dan beberapa OPD lainnya, serta dengan manajemen PT Freeport Indonesia dan YPMAK.
Ia mengatakan bahwa, hasil rapat hari tersebut tentang agenda yang akan segera dilakukan mulai Jumat (20/10) besok, untuk melakukan pengawasan, namun pada pengawasan kali ini, Komisi B akan mengundang OPD dan PTFI serta YPMAK untuk mempresentasikan program yang akan diusulkan di program 2024, dan evaluasi dari kegiatan yang sudah dijalankan.
“Hari ini (Kamis-red) kita sudah selesai merampungkan jadwal pengawasan ke setiap OPD, yang berkaitan dengan program yang sudah dilakukan dan mendengarkan paparan dari OPD, Freeport dan YPMAK. Karena OPD dan dua pihak terkait berhubungan dengan anggaran dan ekonomi Kabupaten Mimika. Jadi pengawasan komisi B kali ini akan gelar pertemuan di ruang rapat kantor DPRD Mimika,”ungkapnya.
Ia mengatakan, bahwa tujuan pengawasan komisi B ini bertujuan untuk mensikronkan program-program yang dijalankan, baik dari pemerintah melalui OPD dan Freeport serta YPMAK, agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Pengawasan kali ini dengan bertatap muka dengan OPD, hanya untuk mensinkronkan program agar tidak terjadi tumpang tindih. Karena selama ini ada program di bidang kesehatan, pendidikan dan UMKM dan pemberdayaan ekonomi yang sama-sama dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Untuk kegiatan pengawasan ini juga ingin mendengarkan sejauh mana program APBD 2023 dan rencana progam, yang akan diusulkan pada APBD induk 2024 mendatang,”katanya.
Adapun tujuan untuk mengundang manajemen Freeport dan YPMAK adalah soal program dan juga kontribusi pajak kepada pemerintah Kabupaten Mimika, karena APBD Mimika di tahun-tahun selanjutnya terus akan meningkat.
“APBD Mimika bisa meningkat terus bahkan bisa mencapai Rp 10 triliun bila dana royalty dari Freeport bisa dibayarkan, sejak pengambilan alih saham oleh PT Inalum yang berstatus menjadi perusahaan milik pemerintah. Dengan YPMAK juga perlu ada presentase baik di bidang pemberdayaan ekonomi, UMKM, pendidikan,l. Dan salah satu contoh adalah beasiswa bagi masyarakat asli Amungme dan Kamoro agar tidak double dan tepat sasaran,”pungkasnya. (Anis)
