Timika, antarpapuanews.com – Wakil Ketua II DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan, SE menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika perlu memberlakukan pembatasan sosial setelah meningkatnya kasus Covid-19 di Mimika dua kali lipat dari beberapa bulan lalu.
“Kalau melihat laporan perkembangan covid dari Dinkes, saya merasa perlu juga diberlakukan kembali, karena situasi yang berjalan selama ini membuat masyarakat merasa bebas sehingga kita sendiri melihat bahwa yang terpapar semakin banyak dan saya rasa perlu diberlakukan Kembali seperti di Jakarta,” kata John Tie melalui sambungan telepon, Senin (21/9).
Kendati diberlakukan pembatasan sosial, namun Wakil Ketua DPRD ini menilai, roda ekonomi masyarakat harus tetap berjalan, salah satunya warung atau restoran bisa dibuka hanya untuk melayani pesanan dan tidak diperbolehkan melayani makan ditempat. Selain itu perlu adanya ketegasan pemerintah.
“Kemudian tempat-tempat yang menjadi kerumunan massa contoh tempat hiburan, tempat makan, dan tempat wisata macam ini kalau bisa ditutup dulu termasuk tempat hiburan malam yang terdapat kerumunan massa,” ungkapnya.
Selain itu kata Jhon, perlu ketegasan dari pemerintah terhadap warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan berupa sanksi yang disertakan dengan regulasinya, sehingga tidak terjadi permasalahan saat dilakukan penindakan.
“Ekonomi harus tetap berjalan tetapi sanksi itu harus dipertegas khusus bagi orang yang tidak pakai masker, kerumunan massa dan acara-acara itu perlu dievaluasi kembali,” kata John.
Sementara itu dari sisi anggaran, pemberlakuan pembatasan tersebut menurutnya juga perlu ditunjang dari sisi anggaran, karena banyak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Kita tidak bisa paksakan pemerintah untuk tetapkan itu karena kalau kita mau jujur kegiatan itu akan berjalan ketika tidak ada fasilitas dan anggaran, itu yang utama. Makanya saya juga berharap supaya kita bisa menetapkan itu cepat, sekarang kita memaksakan mereka, tetapi harus melibatkan banyak orang paling tidak butuh anggaran,” ungkapnya. (mrc)
