Timika, APN – Pembangunan kembali tiga Kampung Banti 1, 2, dan Opitawak Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika, membutuhkan kerjasama baik Pemerintah Daerah dan PTFI.
Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan di tiga kampung yang berada di Distrik Tembagapura perlu kerjasama. Setelah beberapa waktu lalu masyarakat kembali ke kampung, dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai.
Menurut John, permasalahan penanganan tiga kampung dalam hal ini pembangunan infrastruktur seolah berlarut. Sehingga kata John perlu dilakukan pertemuan antara PTFI dan Pemerintah Daerah guna membahas solusi penanganan jangka pendek dan panjang bagi masyrakat tiga kampung.
Saya sebenarnya hadir ini sebagai orang Papua ingin membantu mendorong pembangunan kembali di sana, yang sebenarnya tugas Pemkab Mimika. Makanya kemarin (Kamis-red) saya ajak wakil Bupati untuk mengunjungi lokasi,” ungkapnya saat ditemui Wartawan di Hotel Rimba Papua, Jumat (12/2).
John mengaku sebenarnya Kementerian PUPR dapat membantu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat kejadian pasca kontak tembak yang terjadi. Tetapi pihaknya tidak dapat melakukan hal tersebut karena menunggu permintaan resmi dari Pemda Mimika.
Sebenarnya kita (Kemen PUPR) bisa mendorong tetapi kita tunggu sign dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, karena mereka yang punya rakyat,” ujarnya.
Lanjutnya, rencananya setelah melakukan kunjungan dirinya akan duduk bersama dengan PTFI dan Pemkab Mimika untuk mendiskusikan langkah kedepan apa yang akan diambil.
Saya berkunjung juga untuk mendengar apa harapan mereka (PTFI) kemudian dari Pemkab itu apa,” ucapnya.
John membeberkan setelah melihat langsung di tiga kampung, banyak fasilitas dan infastruktur penting disana yang rusak, seperti sekolah, sarana pelayanan kesehatan masyrakat, dan rumah warga. Maka dari itu menurutnya perlu komitmen dan kerjasama antara pemkab dan PTFI dalam hal pembangunan kembali infrastruktur tersebut.
Pembangunan ini adalah bentuk sinergitas, bukan seolah-olah semua menjadi kewajiban dan tanggung jawab PTFI,” tegasnya.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur sebetulnya menurut John merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
PTFI sifatnya mendorong (membantu) Pemkab, karena yang punya rakyat itu kan Pemerintah Daerah, bicara soal manajemen Vice Presiden PTFI ini kan tidak dipilih oleh rakyat, yang dipilih kan Bupati dan Wakil Bupati,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur PTFI, Claus Wamafma mengungkapkan bahwa PTFI akan terus memberikan dukungan bagi masyarakat dan pembangunan di Banti.
Kita ingin sama-sama dengan Pemerintah, untuk bisa bekerjasama dalam mencari solusi terbaik untuk masyarakat kedepan,” ujarnya. (Aji-cr01)
