Timika, Antarpapua.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-52 yang secara nasional dirayakan pada Rabu (29/11/2023).
Di Mimika dilaksanakan upacara peringatan HUT Korpri ke-52 di lapangan upacara Kantor Sentra Pemerintah SP 3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana. Upacara diikuti ASN di lingkup Pemkab Mimika dan Forkompimda Mimika.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng, dengan Komandan Upacara S. Marandof, Sekretaris Dinas Satuan Pol PP.
Dalam upacara ini juga Bupati Mimika menyerahkan piagam Satya Lencana Karya Satya kepada sepuluh ASN di lingkup Pemkab Mimika, dengan masa pengabdian 30, 20 dan 10 tahun.
Bupati Mimika Dr Eltinus Omaleng, dalam amanatnya membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, momentum ulang tahun Korpri ke-52 dijadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri,sebagai penguat NKRI dan pelindung Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Umum Korpri menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan seluruh ASN,atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tentunya tidak akan terlaksana dengan baik, tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Dari keberhasilan Indonesia melewati Pandemi Covid-9 dengan baik, sehingga dipuji khalayak internasional hingga program-program terobosan dan reformasi struktural, yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN.
Omaleng mengatakan peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan tahun 2024 sudah sesuai target, dapat mencapai 14% atau bahkan kurang dari itu.
Omaleng mengatakan saat ini, terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar. Yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.
Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri. Saat ini dunia sudah digerakkan oleh AI (Artificial Inteligence), IoT (internet of thing), Big Data, System dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama.
Omaleng mengatakan, kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Layanan saat ini sudah harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat,”kata Omaleng.
Untuk itu, dirinya minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini, guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.
Omaleng mengatakan bahwa semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Oleh karena itu, para pengurus Korpri dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting, agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi.
Sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN.
Tujuan meritokrasi adalah untuk pertama, merekrut ASN secara professional, kedua mengembangkan kompetensi ASN, ketiga kepastian karir ASN, keempat perlindungan karir ASN, kelima pengelolaan ASN yang efektif dan efisien dan keenam, penghargaan untuk memotivasi ASN.
Selanjutnya terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri, ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri.
“Tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan 38 Gubernur-Wakil Gubernur dan 514 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota.
“Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada, sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,”kata Omaleng.
Omaleng mengatakan Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakah salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.
Melalui Korpri mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta
menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab
yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk itu saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Korpri tetap tidak berubah, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI,”kata Omaleng.
Kepada seluruh Pengurus Korpri dimanapun berada, untuk terus menjaga anggotanya agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus keluarga besar Korpri untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme.
Omaleng mengatakan, berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesin yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan.
“Dapat dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu
ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan,”kata Omaleng.
Oleh karena itu lanjut Bupati Omaleng, Korpri ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Untuk itu, sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah agar menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri.
Dan saat ini pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary sistem dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan. Kesejahteraan ini tentu saja harus diiringi oleh kinerja ASN yang lebih optimal.
Selanjutnya lanjut Bupati Omaleng, Indonesia saat ini tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok.
Di sektor pemerintahan, juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka (tradisional) menjadi layanan digital.
Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000
aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Sayangnya mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi alias bekerja sendiri-sendiri,
bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi,”kata Omaleng.
Berkaitan dengam hal tersebut kata Bupati Mimika, Pemerintah telah meluncurkan kebijakan mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital.
Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi. Akibatnya, publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang gemuk.
Hal inilah yang menyebabkan mengapa kini pemerintah, harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing.
“Harapan saya, Korpri mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini, dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di tanah air, membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga,”kata Omaleng.
Saat ini program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat.
“Pengurus Korpri agar turut berperanserta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak. Selamat bertugas pengabdian dan hasil kerja kita, seluruh jajaran Korpri selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa dan negara,”kata Omaleng.
