Timika, Antarpapua.com – Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob menyebutkan, perollingan di akhir tahun 2023 lalu, dinilai sangat brutal, sehingga menimbulkan pelayanan pemerintah kurang maksimal. Bahkan memberikan dampak terhadap keuangan daerah, penyerapan kurang maksimal dan menimbulkan hutang pada pihak ketiga.
Dijelaskan Johannes Rettob, jika pada Maret 2024 pemerintah daerah akan menyusun laporan pemerintahan terkait dengan laporan kinerja dan laporan aset serta laporan keuangan. Setelah semuanya rampung barulah dapat diketahui, berapa persentase yang bisa dilakukan sepanjang 2023 melalui OPD.
“Kalau sekarang saya belum bisa berbicara soal angka pasti, tetapi secara umum, kita harus akui bahwa pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakata sepanjang 2023 kurang maksimal. Seperti banyak kegiatan fisik yang belum selesai, adapula kegiatan yang telah terealisasi 100 persen, namun belum terbayar sehingga meninggalkan hutang,” ungkap Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob pada wartawan saat ditemui di Jalan Petrosea, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (10/1/2024).
“Melihat hal itu kami langsung melakukan evaluasi, ternyata tidak terbayar. Dikarenakan adanya pergantian perjabat yang dilaksanakan secara brutal, pada akhir tahun, akibatnya, keuangan menjadi tidak maksimal , banyak pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak kontraktor, tetapi kita tidak bayar, nah ini menjadi hutang,”tandasnya.
Dikatakan Jhon Rettob, ia telah meminta kepada inspektorat dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk melaksanakan perhitungan secara keseluruhan, berapa kontraktor yang belum dibayar, dan berapa banyak hutang yang harus dibayar.
“Kitapun semua sudah tahu, bahwa tahun 2023, ada banyak kejadian yang terjadi di Mimika. Seperti waktu itu bupati berhalangan begitupun saya, dan kemudian ada PJ yang menganti kepemimpinan untuk sementara waktu. Dan di akhir tahun ada pergantian pejabat, padahal seharusnya tidak boleh. Apalagi di akhir tahun, dan akibatnya seperti sekarang ini,”tandasnya.
Untuk itu sebagai wakil bupati Mimika, Johannes Rettob meminta maaf kepada masyarakat, bila yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang 2023 kurang berjalan maksimal. Tetapi oemerintah akan terus berupaya di tahun 2024 untuk menjadi lebih baik.
“Ke depan kita berharap agar penataan birokrasi ini bisa lebih baik lagi, dan pelayanan terhadap rakyat itulah yang harus diutamakan,” pungkasnya.
