Timika, antarpapuanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (DPRD) menggelar Rapat Paripurna II masa sidang I dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021. Rapat tersebut digelar pada Jumat (11/12) di Gedung DPRD Mimika.
Dalam rapat paripurna tersebut Fraksi PDIP memberikan catatan terhadap RAPBD 2021 yang telah diserahkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, Kamis (kemarin) dalam Rapat Paripurna I
Fraksi PDIP dalam penyampaian pandangan yang diwakili oleh Yulian Salossa menilai setelah mempelajari pagu anggaran yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di RAPBD tahun 2021 mereka menilai pemerintah tidak mengedepankan asas manfaat dan keadilan serta pemerataan program pembangunan.
“Pembangunan hanya dilakukan di kota saja sementara distrik pedalaman pelosok bahkan kampung-kampung, sama sekali tidak tersentuh yang notabene dihuni oleh masyarakat asli Amungme dan Kamoro,” tegasnya.
Selain terkait dengan pembangunan yang tidak merata fraksi PDIP, mempertanyakan terlalu besarnya alokasi anggaran belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang nilainya sebesar Rp. 3.195.054.268.763,85 sementara pendapatan daerah yang ditargetkan adalah Rp. 3.639.754.268.763,85.
Selain mempertanyakan terkait dengan besarnya lokasi anggaran belanja PDIP juga tidak sependapat dengan keputusan pemerintah daerah untuk meminjam kepada Bank Papua untuk menutupi hutang pemerintah daerah. Karena adanya salah pembayaran kepada kontraktor.
“Semestinya nilai bayarnya sesuai dengan hasil relokasi anggaran akibat pandemi covid-19 sebagaimana hasil evaluasi APBDP di Provinsi Papua, agar tidak ada lagi pinjaman di Bank Papua,” tuturnya.
Selain hal tersebut fraksi juga meminta agar pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat dengan memberikan bantuan kepada sekolah jenjang tingkat menengah seperti SMA, SMK/sederajat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) karena semua sekolah di Mimika pernah menerima sebelum peralihan ke tingkat provinsi.
Fraksi PDIP berpendapat postur anggaran untuk tahun 2021 seharusnya fokus untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemin covid-19 bukan lebih kepada hal-hal yang tidak prioritas seperti pembangunan infrastruktur yang hanya dipusatkan di kota. Pemerintah pun diminta untuk berfokus kepada sektor yang menyentuh langsung pemulihan ekonomi, penanganan dan penanggulangan covid-19, sektor pendidikan dan kesehatan.
“Banyak OPD yang semestinya bersentuhan langsung dengan program pemulihan ekonomi dan penanganan serta pencegahan pandemi malah tidak mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan,” pungkasnya. (APN1)
