Timika, antarpapuanews.com – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob ketika diwawancara wartawan di salah satu hotel di Timika, Kamis (17/9) mengatakan salah satu distrik di Mimika yang disetujui oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai wilayah perbatasan antar negara adalah Distrik Mimika Timur Jauh.
Johannes Rettob, Wakil Bupati kab. Mimika, di hotel Grand Mozza, mengatakan bahwa hari ini kita kumpulkan kurang lebih 54 Bupati, walikota, dan 11 Gubernur yang wilayahnya ada di daerah perbatasan, serta mengundang semua kurang lebih 220 Camat seluruh indonesia yang wilayahnya ada di perbatasan.
“Sebelum masa pandemik Covid-19, ada tim dari Jakarta datang untuk lakukan survei wilayah perbatasan. Waktu itu saya ajukan 5 Distrik, yaitu Mimika Timur Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Barat, dan Amar, namun yang dipilih adalah Mimika Timur Jauh,” kata Wabup Jhon.
Lebih lanjut wabup mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk membangun wilayah yang telah ditetapkan sebagai batas antar negara tersebut.
“Kita harus memberikan perhatian pada Mimika Timur Jauh, pengembangan ekonomi, transportasi, komunikasi, pendidikan, dan lain-lain. Karena mareka ini dianggap sebagai daerah pinggiran,” ujarnya.
Pemerintah pusat menargetkan, tahun 2023 semua kawasan perbatasan itu sudah dibangun. Untuk itu kata wabup, pemerintah kabupaten harus melaksanakan pembangunan ini.
Sebagai langkah awal, pemkab Mimika akan membuat master plan pembangunan kawasan Mimika Timur Jauh. Pemkab akan mendukung pembangunan sektor namun secara umum akan diperhatikan melalui APBD.
“Hal ini merupakan salah satu kesempatan untuk Mimika Timur Jauh dan sekarang dari kita yang memberikan dukungan, tetapi karena kawasan ini adalah kawasan kelembagaan, sehingga kita bisa mendapatkan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat,” ucap Wabup.(Aniz)
