Sekolah kembali Lakukan Pembelajaran Online, Dewan: Pemerintah harus Perketat Prokes di Area Publik

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Leonardus Kocu

Timika, APN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika sangat prihatin kepada anak – anak sekolah yang harus kembali melakukan pembelajaran online akibat adanya beberapa sekolah yang terpapar covid – 19.

Pemerintah Daerah (Pemkab) Kabupaten Mimika pun diminta harus memperketat lagi protokol kesehatan ditempat – tempat Umum.

“Inipun kita kembali lagi ke kualitas pendidikan yang bermasalah lagi, maksudnya kurang adanya standar untuk mengontrol kualitas pendidikan.

Kita mengharapkan kepada Dinas Pendidikan perlu mencari strategi yang bagus dalam hal mengelola pendidikan dalam situasi pandemi ini,” ungkap Anggota Komisi C DPRD Mimika, Leonardus Kocu Kepada Wartawan saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Senin (14/02/2022)

Leonardus menambahkan jika ini dibiarkan saja atau masa bodoh, maka kualitas pendidikan pasti mengalami penurunan, padahal dinas pendidkkan pada sisi anggaran atau budget yang besar.

Baca Juga |  Larangan Mudik, Pemkab Mimika Ikuti Surat Edaran Satgas Covid-19 Nasional

Menurut Leo, pendidikan bukan hanya sekedar menggelar kegiatan tetapi juga harus memperhatikan kualitas.

“Sementara ini hanyak siswa yang terpapar covid, ini harus menjadi perhatian, yakni yang pertama adalah orang tua dan keluarga pada saat melakukan perjalanan ke luar kota perlu juga memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah,” katanya.

Dalam lingkungan pergaulan kata Leo anak-anak juga perlu menjaga protokol kesehatan, termasuk juga sekolah – sekolah harus lebih disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari Rumah tangga, Sekolah dan lingkungan umum lainnya perlu perhatikan protokol kesehatan.

“Pemerintah daerah untuk lebih tegas untuk menerapkan protokol kesehatan di fasilitas- fasilitas umum, baik itu Darat, Udara dan laut. Perlu diperketat lagi aturannya. Kalau mau diberikan sangsi jika ada yang melanggar, kalau memang kasus ini sudah meningkat pada level tertentu yang sudah diatas rata – rata maka pemerintah perlu adanya penegasan, mungkin dalam pemeriksaan kesehatan bagi pelaku perjalanan,” tutupnya.