Timika, antarpapuanews.com – Menyikapi dinamika berbagai persoalan yang sedang menjadi polemik yang kini marak menjadi perhatian banyak kalangan, seperti persoalam seputaran kasus jabatan Sekda, dugaan korupsi Covid-19, polemik tentang rolling pejabat yang berujung pelecehan terhadap etnis tertentu hingga kasus yang tak kalah menghebohkan seluruh warga Mimika yaitu beredarnya video porno di medsos yang diduga melibatkan pimpinan daerah.
Sekertaris DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Mimika Alfian Akbar Balyanan, SH mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam atas berbagai persoalan tersebut, tentunya sebagai partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati memiliki tanggung jawab secara politik dan moral untuk turut mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, selama ini DPC PDI Perjuangan benar-benar mengikuti secara cermat bergai persoalan yang berujung kontroversial dan menjadi komsumsi publik hingga saat ini, banyak kalangan khawatir kasus-kasus yang terjadi di Mimika ini tidak ada konsekuensi hukum bahkan nyaris hilang ditelan waktu.
“Kami tidak tinggal diam, jangan sampai kasus-kasus yang saat ini diketahui oleh publik hilang begitu saja,” kata Alfian melalui rilis, Rabu (19/8).
Untuk itu, menyikapi kekhawatiran publik akan mandeknya kasus-kasus tersebut, secara tegas pihaknya dari tingkat pengurus pusat, provinsi bahkan di kabupaten ingin menegaskan akan siap mengawal apa yang menjadi konsen dan kebijakan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo, yang mana penegakan hukum lebih khusus dalam kasus pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yaitu bagaimana pengelolaan pemerintahan yang sesuai perundang undangan yang berlaku.
“Kami tegaskan untuk mengawal apa yang menjadi konsentrasi pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, terkait kasus yang kini sedang menjadi perhatian banyak orang, seperti kasus rolling jabatan di lingkup Pemkab Mimika yang diduga tidak mengikuti atau melenceng dari ketentuan tentang Aparatur Sipil Negara yang berujung adanya dugaan unsur penghinaan terhadap salah satu etnis.
Sikap PDI-Perjuangan sejak awal sudah menyatakan menolak dan mendesak pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Mimika untuk membatalkan proses pelantikan tersebut. Karena terkait reformasi birokrasi terlebih khusus soal penempatan seorang pejabat haruslah benar benar memenuhi syarat dan unsur unsur kelayakan seorang pejabat hingga jenjang kepangkatan.
“Masalah rolling yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami juga mendesak kepada Bupati untuk batalkan rolling tersebut,” tambahnya.
Sama halnya dengan penunjukan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru Jenny O Usmani, PDI Perjuangan dengan tegas menyatakan bahwa proses seleksi jabatan Sekda kabupaten Mimika harus sesuai dengan perundang-undangan dan mempercayakan proses seleksi kepada tim seleksi yang sudah diberikan legitimasi.
Kalau penunjukkan Plt Sekda itu sudah sesuai dan mekanisme dan memenuhi semua unsur dan syarat, silahkan saja. Tetapi bila penunjukkan Plt itu tidak memenuhi semua syarat sesuai undang undang, maka bisa di tinjau ulang.
“Seleksi sekda itu Bupati harus percayakan proses seleksi sekda kepada tim seleksi,” ungkapnya.
Untuk kasus beredaranya video porno oleh salah satu tokoh masyaraat di Media Sosial (Medsos) yang mengandung unsur pornografi dan melangga Undang undang ITE, dan diduga melibatkan oknum pimpinan daerah, PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penegak hukum. PDIP berharap agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara akuntabel dan memenuhi rasa keadilan.
“Juga terkait video porno, kami minta penegakan hukum dalam berjalan sesuai yang diharapkan,” katanya.
Pada momentum Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ini juga, PDIP berharap agar para pemimpin daerah dapat menjaga kesejukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat guna terwujudnya keharmonisan dan persatuan sesama anak bangsa. Hal ini harus menjadi komitmen kita bersama bukan sekedar retorika semata.
“Di moment kemerdekaan ini kiranya ada kesejukan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan,” harapnya. (mrc)
