Timika, Antarpapua.com – Yayasan Ekologi Sahul Lestari menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung Pigapu, di Balai Pertemuan Kantor Distrik Iwaka, Mimika, Papua Tengah, Jum’at (25/8/2023).
Kegiatan berkaitan dengan integrasi program dan anggaran 7 kelompok usaha perhutanan sosial, ke dalam Anggaran Pendapatan belanja kampung pigapu Tahun 2023 yang bersumber dari Dana Desa.
“Upaya ini dilakukan, sebagai bentuk perhatian dari pihak pemerintah Kampung Pigapu kepada peningkatan ekonomi masyarakat kampung khususnya 7 kelompok usaha yang bergerak di berbagai usaha seperti usaha minuman Ndoa, Anyaman, olahan kripik, olahan aneka makanan dan minuman dari tepung sagu dan mangrove, aneka olahan kelapa dan usaha ekowisata mangrove di Kampung Pigapu,” kata Manager Yayasan Ekologi Sahul Lestari, Rinto Maturbongs kepada antarpapua.com.
Selain itu, kata Rinto dalam menjalankan organisasi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang telah dibentuk melalui Surat keputusan Kepala Kampung Pigapu nomor 01/II/KPGP/KEP/2023.
Kata dia, pemerintah kampung juga telah menganggarkan anggaran belanja pegawai dan operasional, agar dapat melakukan tugas dan fungsi yang salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok usaha, yang melakukan pemanfaatan dalam wilayah hutan Desa Pigapu seluas 2.191 hektar.
Upaya perlindungan dan pengelolaan pada wilayah hutan desa yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan ijin kepada LPHD Pigapu melalui SK. 10880/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2019 untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dengan menyusun dokumen perencanaan kerja 10 tahun.
Dikatakan, seperti yang diketahui bahwa di mimika terdapat beberapa hutan desa yang telah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu; Hutan Desa Iwaka, Atapo, Tiwaka, Kokonao, Atuka, Migiwia dan Kiyura.
Namun dalam menjalankan upaya perlindungan dan pengelolaan banyak mengalami kendala terkait pendampingan sumberdaya manusia serta keberpihakan anggaran.
Diharapkan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kampung Pigapu dengan dukungan pemerintah Distrik Iwaka, dinas terkait pada pemerintahan Kabupaten Mimika, dukungan The Asia Foundation (TAF) melalui program pemberdayaan perempuan dan generasi muda yang dijalankan Yayasan Ekologi Sahul Lestari serta dukungan pendamping program P3MD kabupaten, distrik dan Kampung Pigapu dapat menjadi model pemberdayaan bagi kelompok-kelompok usaha disetiap kampung, khususnya pada kampung yang mengelola hutan desa di Kabupaten Mimika.
Selain itu dalam menjalankan organisasi LPHD yang telah dibentuk melalui Surat keputusan Kepala Kampung Pigapu nomor 01/II/KPGP/KEP/2023, pemerintah kampung juga telah menganggarkan anggaran belanja pegawai dan operasional agar dapat melakukan tugas dan fungsi yang salah satunya adalah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok usaha yang melakukan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan didalam wilayah hutan desa Pigapu seluas 2.191 Ha.
Sementara itu, Kepala Distrik Iwaka, Linus Dolame dalam kesempatan itu merasa bangga dengan inovasi yang dilakukan Kampung Pigapu.
Baginya, Kampung Pigapu menjadi salahsatu kampung di Distrik Iwaka yang sudah banyak melakukan inovasi, terutama pada sektor pemberdayaan masyarakat kampung melalui kelompok-kelompok usaha.
Salahsatu yang sudah terbukti adalah produk teh yang terbuat dari daun Mangrove jenis Acantus.
“Ini yang saya juga rasa bangga diantara tujuh kampung, itu salahsatunya Pigapu. Itu hasil langsung masyarakat mereka sendiri kelola, jadi kampung harus melihat karena ini ada bukti,” imbuh Linus.
Ia juga berharap, selain Kampung Pigapu, kampung-kampung lainnya di Distrik Iwaka juga dapat melakukan inovasi-inovasi, untuk meningkatkan ekonomi serta meningkatkan sumber daya manusianya.
“Ini kesempatannya, saya siap mendukung,” tutupnya.
