Begini Penjelasan Sekretaris Disdik Soal Hasil Seleksi Afirmasi Dari Kabupaten Mimika

Antar Papua
Ikatan pemuda dan mahasiswa saat menggelar aksi demo di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika. (Foto: Istimewa).
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Timika, Antarpapua.com – Sekretariat Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mimika, Fransiskus Bokeyauw menjelaskan, berkaitan dengan hasil seleksi afirmasi pendidikan tinggi (ADIk) dan afirmasi pendidikan menengah (ADEm) dari Kabupaten Mimika, Dinas Pendidikan dalam ini hanya sebagai fasilitator, untuk membuka jalan kepada pelajar dan mahasiswa di Mimika.

Baca Juga |  Disdikbud Papua Tengah Gelar Olimpiade Olahraga Tingkat Nasional di Mimika

Hal itu kata Fransiskus, ADIk dan ADEm ini sesuai yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Mimika, diberikan kesempatan sebanyak 100 orang untuk mendaftar secara online, dan bisa dilakukan pendaftaran secara mandiri maupun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Fransiskus menyebutkan, semua keputusan ditentukan oleh pusat, termasuk tahapan seleksi dan tidak dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Hal ini disampaikan Fransiskus menanggapi aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok pemuda dan mahasiswa, untuk mempertanyakan hal tersebut serta mendesak Dinas Pendidikan, untuk melakukan permohonan penambahan kuota.

“Sesuai petunjuk kami terima melalui link yang tersedia. Jadi semua anak yang datang mendaftar kami bantu, dikirim (berkas) ke pusat layanan pendidikan dan pembiayaan pada Kemendikbud ristek. Jadi kami hanya bantu berkas, kirim, data fisik yang dibutuhkan, langsung kita scan, semua langsung kirim, sebatas itu tugas dan fungsi kita,” kata Fransiskus saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/7/2023).

Baca Juga |  Disdik Buka Seleksi Khusus Amungme-Kamoro Masuk Yayasan Genius di Jakarta

Sementara itu, dari hasil seleksi afirmasi pendidikan tinggi tersebut, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kata Fransiskus sebanyak 57 calon mahasiswa afirmasi dari 100 anak yang mendaftar.

Kata dia, dari 57 anak, sebanyak 15 orang merupakan non Orang Asli Papua (OAP) sedangkan sisanya adalah OAP. Kemudian, dia juga menjelaskan, program ini tidak diprioritaskan untuk OAP dan terbuka untuk umum di seluruh Indonesia.

“Mereka merasa tidak puas karena kenapa Amungme Kamoro tidak diakomodir. Karena memang ini kan tidak ada prioritas di bagian ini, karena kalau prioritas kecuali menggunakan dana Otsus. Yang ada disini hanya dana DAK yang tersedia dari kementerian,” pungkasnya.

Cek juga berita-berita Antarpapua.com di Google News