Timika, Antarpapua.com – Secara kelembagaan Pemkab Mimika mendapat nilai C dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) Republik Indonesia.
Hal ini diungkapkan oleh Nathalia Nimpa, Kasubag Tatalaksana bagian Ortal Kabupaten Mimika saat menerima kunjungan DPRD komisi A kekantornya, Selasa (24/10).
Nathalia menjelaskan bahwa kinerja OPD dilingkup Pemkab Mimika dinilai oleh Kemenpan RB, “Memang selama ini kita dapat Nilai C dari Kemenpan RB, hal ini karena sulitnya mendapatkan hasil laporan dari setiap OPD.
Laporan dari OPD ini yang kami masukkan di aplikasi SAKIP, termasuk Perjanjian Kerja (PK) antara Bupati dan setiap OPD. Target yang ditetapkan berhasil atau tidak, dengan didukung oleh program-program
Kami dari bagian organisasi ditahun 2023 berusaha mengejar target kami di Renstra yakni CC, untuk naik ke B masih banyak yang perlu dibenahi apalagi dengan situasi seperti ini, katanya.
Kasubag Kepegawaian Alan Jayatesa menjelaskan untuk pelayanan publik, Pemkab Mimika juga dipantau oleh lembaga Ombudsman RI, karena itu ortal membentuk tim konsultasi publik, yang mana Ortal sebagai leading sektor, kedepannya kami akan melibatkan DPRD sebagai fungsi pengawasan supaya bisa bersama-sama berkolaborasi mengawasi pelayanan publik seperti apa, agar pelayanan publik bisa sinkron, tujuan agar bisa dipertanggungjawabkan, katanya.
Untuk diketahui, Bagian Ortal memiliki personil 18 ASN dan 5 non ASN. Dengan pagi Anggaran di APBD Induk sebesar 7 Miliar serta penambahan di anggaran perubahan sebesar 4 Miliar.
Guna menunjang kinerja, bagian Ortal masih membutuhkan upgrade software maupun gedung kantor yang kurang memadai.
Anggota Komisi A Yan Sampe menanggapi organisasi Tatalaksana memiliki tupoksi yang sangat luas, sebagai penghubung antara OPD. Karena itu perlu didukung dengan sarana prasarana kantor yang memadai.
Iwan Anwar mengibaratkan Ortal sebagai Playmaker di sepakbola, sebagai penggerak organisasi OPD di Pemkab Mimika, sudah seharusnya didukung dengan anggaran yang ideal agar kinerja bisa maksimal.
Wakil ketua Komisi A, yang saya dengar hanya terkait dengan birokrasi, anggaran APBD Mimika sangat besar tidak sebanding dengan pembangunan, Analisi itu harus dimasukkan agar masyarakat dapat menilai.
Analisis masing-masing OPD harus dijelaskan, Pertanian berapa, peternakan berapa, pembangunan berapa, supaya masyarakat tahu dan bisa menikmati pembangunan di Mimika.
Memang seharusnya program di Analisis dahulu baru masuk ke anggaran, berapa porsi masing-masing OPD.
“Kami DPRD datang bukan seperti KPK, atau BPK tapi kami satu mitra dimana pembahasan yang sama-sama ditetapkan harus dicek, berapa persen yang harus jalan. Perlu harus ada evaluasi” kata Nathaniel.
