Timika, Antarpapua.com – Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mimika tahun 2025 mulai dibahas, dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Mimika Tahun 2025 yang digelar di Hotel Cartenz-Timika, Rabu(20/03/2024).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, perwakilan BUMN-BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika, Dr Ida Wahyuni, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 86 Tahun 2017, forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Bappeda, serta diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan untuk mengumpul aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah.
Pj Sekda mengatakan, RKPD tahun 2025 ini merupakan penjabaran dan masa transisi dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020, sampai dengan 2024 di Kabupaten Mimika yang akan menjadi tujuan dan sasaran untuk dapat dicapai di RKPD tahun 2025.
RKPD kabupaten Mimika tahun 2025 dengan tema “Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan daya saing menuju Mimika yang unggul sebagaimana diarahkan untuk penyelenggaraan kelangsungan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat”.
Ia menyebutkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika tahun 2023, index pembangunan manusia Kabupaten Mimika berada pada poin 75,91. Hal ini menunjukkan, bahwa pembangunan yang dilakukan di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat sudah berjalan sesuai dengan harapan, dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mimika.
“Sebagaimana prioritas pembangunan di tahun 2025 fokus pada penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, penanganan inflasi serta untuk indikator kinerja utama lainnya. Diantaranya berhubungan dengan indikator pelayanan publik, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks pembangunan masyarakat, indeks penurunan pelanggaran hukum diharapkan ke depan semakin membaik,”kata Dr Ida Wahyuni.
Ia menegaskan, bahwa kemiskinan menjadi isu yang memerlukan perhatian kita semua. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Papua, presentase kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 13,55, mengalami penurunan jika dibandingkan di tahun 2022 dan 2021 yakni 14,17 persen dan 14,28 persen.
“Selama tiga tahun terakhir tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten Mimika, nomor lima terendah di Papua setelah Merauke, Kota Jayapura, Jayapura dan Sarmi,” kata Pj Sekda.
Namun lanjut Pj Sekda, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Oleh karena itu,
perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingaan untuk menangani masalah kemiskinan, sehingga tingkat kemiskinan di Mimika menjadi terendah di Papua.
Pj Sekda mengatakan, untuk menurunkan kemiskinan dibutuhkan kesempatan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan produktivitas usaha, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
Dirinya berharap, Mimika dapat terus maju sebagai pusat perdagangan, bisnis, transit barang dan jasa di tanah Papua, dengan menggunakan kesempatan dan potensi yang ada guna pembangunan berkelanjutan.
“Semoga pertemuan hari ini memberikan partisipasi yang positif untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Mimika tahun 2025.
Seluruh kepala prangkat daerah kami ingatkan agar berpartisipasi memberikan aspirasi, harapan dari berbagai pihak dapat dihimpun untuk mempertajam indikator kinerja, tujuan dan sasaran program serta perangkat daerah guna meningkatkan indikasi kinerja utama sebagai sistem pencapaiaan kinerja daerah kabupaten Mimika,”kata Ida Wahyuni.
